Sunday, November 20, 2011

WEBSITE PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR MASIH BERWALIKOTAKAN R.E SIAHAAN

Setelah Gubernur Sumatera Utara H.Syamsul Arifin,SE (non aktif) atas nama Presiden RI melantik Hulman Sitorus, SE dan Drs.Koni Ismail Siregar sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar masa bakti 2010 – 2015 pada hari Kamis 23 September 2010, pukul 16.00 wib sejak saat itu juga kedua tersebut resmi menjadi pucuk pimpinan tertinggi Pemerintahan di Kota Pematang Siantar. Namun hingga saat ini 20 Nopember 2011
atau lebih kurang 14 bulan kepemimpinannya wesbsite resmi Pemerintah Kota Pematang Siantar (http://www.pematangsiantarkota.go.id/) masih dipimpin oleh Mantan Pejabat Walikota yang lama yaitu Ir. R.E Siahaan.
Website resmi Pemerintahan suatu daerah yang biasanya menjadi urusan salah satu Dinas dibidang Komunikasi dan Informatika adalah sarana atau media suatu Pemerintah dalam menyampaikan Visi ,Misi  ,Program Kerja, Capain Program Pemerintah, serta sarana promosi potensi wilayah  kekuasaanya sehingga tujuan dan target suatu daerah dapat diketahui oleh khalayak banyak baik nasional maupun internasional.

Apakah Efisiensi Sesuai dengan Harga Pembuatan Website Suatu Pemerintah
Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government merupakan “angin segar” bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web Pemerintah Daerah Otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan),  sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya,  implementasi e-government di Indonesia baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-government, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama terletak pada kemampuan dan kesiapan  manajemen serta para pelaku dan bukannya teknologi pendukung e-government. Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutup jalan ke arah demokratisasi yang sempurna.
Survei terbaru yang dilakukan oleh MarkPlus Insight menyebutkan bahwa pengguna Internet di Indonesia di tahun 2011 mencapai 55 juta orang. Dibanding penduduk Indonesia yang diperkirakan sekitar 240 juta jiwa, 23% sudah terpenetrasi koneksi Internet yang kebanyakan berpusat di kota-kota besar — hanya 4.1% yang berada rural area. Sementara itu beberapa Wesite Pemerintah Daerah di Bonapasogit sulit di Akses bahkan tidak dapat di buka seperti website resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (http://www.tapselkab.go.id), lalu bagaimakah sistem penyajian yang diberikan oleh website resmi pemerintahan tersebut, apakah sudah memberikan informasi yang sebenar-benarnya? hal ini sering menjadi pertanyaan bagi kalangan Profesional Informasi Teknologi dan para netter-netter yang sering surfing untuk mencari data  konkrit suatu daearah.
Free web Counter Log Counter powered by  http://www.myusersonline.com
stay younger