 |
| Oleh : Ramlo Hutabarat |
Amri Tambunan, siapa lagi yang tidak kenal nama ini. Putra almarhum Jamaluddin Tambunan yang mantan Bupati Simalungun dan mantan Gubernur Jambi ini, sekarang adalah Bupati Kabupaten Deli Serdang. Bahkan, jabatan dan kedudukan ini sudah diembannya untuk periode kedua. Kalau tidak sudah memimpin kabupaten ini secara cerdas dan cemerlang, manalah mungkin mantan Sekda Kota Medan ini dipilih rakyatnya menjadi bupati hingga dua kali.
RE Nainggolan pun atau populer disapa RE, siapa pulalah yang tak tahu dan tidak mengenal nama ini. Putra asal Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan ini pernah menduduki jabatan tertinggi Pegawai Negeri Sipil di Sumatera Utara : Sekdapropsu. Sebelumnya, dia Kepala Bappeda, Kepala Badan Infokom, Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Sekda Kabupaten Dairi, dan ..... staf balbal di Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara, yang sehari-hari bertugas sebagai pembuat amplop bahkan pengantar surat-surat dari Camat Pahae Jae yang berkantor di Sarulla itu. Artinya, RE meniti karirnya sebagai PNS mulai dari tingkat yang paling bawah hingga ke tingkat yang paling tinggi. Mirip dengan M Ryaas Rasyid, pakar pemerintahan dalam negeri penggagas otonomi daerah itu.
Amri dan RE satu angkatan dulu di APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) Medan yang kampusnya di Jalan Ngalengko, Sidorame, Medan Timur sana. Karena satu kampus apalagi satu angkatan pula, wajar mereka saling kenal, bahkan bersahabat (baik) pula. Amri yang anak kota (Medan) serta putra pejabat tinggi, berteman baik dengan seorang RE yang anak 'parhuta-huta' putra seorang anak negeri yang biasa-biasa saja. Dari sini dapat dipetik semacam asumsi, keduanya sungguh merupakan manusia yang satu ide, satu gagasan, satu tujuan serta satu cita-cita. Bahkan boleh jadi antara Amri dan RE terdapat satu kesamaan pandangan dalam hidup dan kehidupan. Juga, barangkali, satu karakter yang sama.
Sekarang, keduanya menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumatera Utara. Mereka dimajukan sebagai calon oleh Partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilu di daerah ini bahkan di tanah air. Dan sepanjang pengamatan para akhli serta para akademisi, suatu keputusan yang cerdas dan cemerlang yang diambil dan ditetapkan oleh Partai Demokrat. Dengan penetapan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Demokrat ini, diyakini pasangan Amri - RE kelak akan terpilih untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk kurun waktu lima tahun kedepan.
Dukungan Kuat Birokrat
Seperti sudah jamak diketahui, Amri dan RE masing-masing adalah birokrat. Bahkan keduanya tak salah jika disimpulkan adalah birokrat murni dan sejati. Dalam perjalanan karir keduanya pun sebagai birokrat yang sarat pengalaman serta cakap untuk menjalankan roda pemerintahan, sudah menunjukkan bukti dan bukan janji. Tak heran jika secara umum para birokrat di daerah ini mendukung bahkan berharap agar pasangan ini kelak terpilih untuk memimpin pemerintahan di Sumatera Utara. Idealnya memang, pemerintahan dipimpin oleh orang pemerintahan. Bukan pengusaha atau politisi, apalagi preman.
Munculnya harapan agar pemerintahan (kembali) dipimpin oleh orang-orang pemerintahan, mencuat belakangan ini terutama di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) menyusul banyaknya pemerintahan (daerah) yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kecakapan serta pengalaman pemerintahan. Alhasil memang, terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang bernuansa politis dan ekonomis, jauh dari landasan demi rakyat. Bisa dimaklumi memang kalau pemimpinnya seorang politisi, kebijakannya wajar selalu politis. Dan kalau pemimpinnya pengusaha, wajar pula kebijakannya selalu mengarah serta tertuju pada hal-hal yang ekonomis praktis.
Kondisi seperti ini sudah menggejala terutama belakangan ini. Pemberdayaan serta pemanfaatan para PNS pun terutama untuk menduduki sesuatu jabatan, cenderung ditinjau dari sisi politik dan atau sisi ekonomi. Tidak lagi demi dan untuk kepentingan rakyat. Akibatnya gampang ditebak. Dalam menjalankan tugas pelayanannya terhadap anak negeri, mereka (para PNS) menjadi grasa-grusu tak karu-karuan. Para PNS tak jarang harus melakukan gerilya politik untuk dapat menduduki jabatan. Termasuk harus (pula) melakukan cara-cara dan gaya yang ekonomis. Berapa bayar kepada siapa dan dapat berapa pula dari siapa saja.
Suasana seperti ini sudah barang tentu tidak akan (pernah) menguntungkan siapa saja terutama anak negeri, kecuali para pemegang tampuk kekuasaan. Para pejabat pemerintahan alhasil cuma memikirkan diri sendiri yang sekaligus melupakan posisinya sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Manalah sempat dia mengutamakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat sebab setiap pejabat harus dan tak dapat menghindar untuk mengurus dirinya sendiri. Dampak langsung yang terjadi adalah pengabaian terhadap anak negeri yang sesungguhnya wajib untuk diabdi.
Keadaan seperti ini tentunya tidak akan (pernah) terjadi sekiranya pasangan Amri - RE menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sebagai birokrat tulen dan sejati yang sudah terbukti tahan uji serta tahan puji, keduanya tentu memahami apa dan bagaimana setiap PNS secara pribadi. Apalagi, keduanya pun berasal dari PNS yang meniti karirnya mulai dari bawah. Jelas dan pasti, mereka tahu dan mengerti kebijakan-kebijakan apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan terutama dalam penempatan jabatan serta posisi para pegawai negeri.
Karena itulah diyakini, secara khusus para birokrat di Sumatera Utara ini akan mengarahkan dukungannya kepada pasangan Amri - RE. Dukungan dipastikan mengalir melalui para keluarga pegawai negeri, serta anak negeri di sekitarnya. Tidak ada pilihan lain, demi suatu situasi yang lebih tertib serta kondusif dalam melaksanakan semua tugas-tugas pemerintahan yang baik dan benar.
Pasangan Amri - RE pun dipastikan mendapat dukungan yang kuat dan deras terutama dari enam belas kepala daerah di Sumatera Utara yang sekarang kebetulan adalah masing-masing menjadi Ketua Partai Demokrat di daerahnya. Apa boleh buat, suka atau tidak suka mereka dipastikan akan melakukan segala sesuatu untuk dan demi memenangkan pasangan Amri - RE. Sudah pasti segala macam bentuk dukungan akan mereka lakukan agar pasangan ini cemerlang memenangkan pemilihan dalam satu putaran. Untuk apa dua putaran sebab memang bisa dimenangkan dalam satu putaran (ronde) saja ? Pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan dua putaran, sudah pasti membutuhkan lebih banyak daya dan dana.
Hal-hal itulah barangkali yang menjadi dasar pemikiran berbagai kalangan di Sumatera Utara, mengapa umumnya memprediksi pasangan Amri - RE bakal memimpin daerah ini lima tahun kedepan.
Siantar, 15 Januari 2013
Amri dan RE satu angkatan dulu di APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) Medan yang kampusnya di Jalan Ngalengko, Sidorame, Medan Timur sana. Karena satu kampus apalagi satu angkatan pula, wajar mereka saling kenal, bahkan bersahabat (baik) pula. Amri yang anak kota (Medan) serta putra pejabat tinggi, berteman baik dengan seorang RE yang anak 'parhuta-huta' putra seorang anak negeri yang biasa-biasa saja. Dari sini dapat dipetik semacam asumsi, keduanya sungguh merupakan manusia yang satu ide, satu gagasan, satu tujuan serta satu cita-cita. Bahkan boleh jadi antara Amri dan RE terdapat satu kesamaan pandangan dalam hidup dan kehidupan. Juga, barangkali, satu karakter yang sama.
Sekarang, keduanya menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumatera Utara. Mereka dimajukan sebagai calon oleh Partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilu di daerah ini bahkan di tanah air. Dan sepanjang pengamatan para akhli serta para akademisi, suatu keputusan yang cerdas dan cemerlang yang diambil dan ditetapkan oleh Partai Demokrat. Dengan penetapan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Demokrat ini, diyakini pasangan Amri - RE kelak akan terpilih untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk kurun waktu lima tahun kedepan.
Dukungan Kuat Birokrat
Seperti sudah jamak diketahui, Amri dan RE masing-masing adalah birokrat. Bahkan keduanya tak salah jika disimpulkan adalah birokrat murni dan sejati. Dalam perjalanan karir keduanya pun sebagai birokrat yang sarat pengalaman serta cakap untuk menjalankan roda pemerintahan, sudah menunjukkan bukti dan bukan janji. Tak heran jika secara umum para birokrat di daerah ini mendukung bahkan berharap agar pasangan ini kelak terpilih untuk memimpin pemerintahan di Sumatera Utara. Idealnya memang, pemerintahan dipimpin oleh orang pemerintahan. Bukan pengusaha atau politisi, apalagi preman.
Munculnya harapan agar pemerintahan (kembali) dipimpin oleh orang-orang pemerintahan, mencuat belakangan ini terutama di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) menyusul banyaknya pemerintahan (daerah) yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kecakapan serta pengalaman pemerintahan. Alhasil memang, terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang bernuansa politis dan ekonomis, jauh dari landasan demi rakyat. Bisa dimaklumi memang kalau pemimpinnya seorang politisi, kebijakannya wajar selalu politis. Dan kalau pemimpinnya pengusaha, wajar pula kebijakannya selalu mengarah serta tertuju pada hal-hal yang ekonomis praktis.
Kondisi seperti ini sudah menggejala terutama belakangan ini. Pemberdayaan serta pemanfaatan para PNS pun terutama untuk menduduki sesuatu jabatan, cenderung ditinjau dari sisi politik dan atau sisi ekonomi. Tidak lagi demi dan untuk kepentingan rakyat. Akibatnya gampang ditebak. Dalam menjalankan tugas pelayanannya terhadap anak negeri, mereka (para PNS) menjadi grasa-grusu tak karu-karuan. Para PNS tak jarang harus melakukan gerilya politik untuk dapat menduduki jabatan. Termasuk harus (pula) melakukan cara-cara dan gaya yang ekonomis. Berapa bayar kepada siapa dan dapat berapa pula dari siapa saja.
Suasana seperti ini sudah barang tentu tidak akan (pernah) menguntungkan siapa saja terutama anak negeri, kecuali para pemegang tampuk kekuasaan. Para pejabat pemerintahan alhasil cuma memikirkan diri sendiri yang sekaligus melupakan posisinya sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Manalah sempat dia mengutamakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat sebab setiap pejabat harus dan tak dapat menghindar untuk mengurus dirinya sendiri. Dampak langsung yang terjadi adalah pengabaian terhadap anak negeri yang sesungguhnya wajib untuk diabdi.
Keadaan seperti ini tentunya tidak akan (pernah) terjadi sekiranya pasangan Amri - RE menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sebagai birokrat tulen dan sejati yang sudah terbukti tahan uji serta tahan puji, keduanya tentu memahami apa dan bagaimana setiap PNS secara pribadi. Apalagi, keduanya pun berasal dari PNS yang meniti karirnya mulai dari bawah. Jelas dan pasti, mereka tahu dan mengerti kebijakan-kebijakan apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan terutama dalam penempatan jabatan serta posisi para pegawai negeri.
Karena itulah diyakini, secara khusus para birokrat di Sumatera Utara ini akan mengarahkan dukungannya kepada pasangan Amri - RE. Dukungan dipastikan mengalir melalui para keluarga pegawai negeri, serta anak negeri di sekitarnya. Tidak ada pilihan lain, demi suatu situasi yang lebih tertib serta kondusif dalam melaksanakan semua tugas-tugas pemerintahan yang baik dan benar.
Pasangan Amri - RE pun dipastikan mendapat dukungan yang kuat dan deras terutama dari enam belas kepala daerah di Sumatera Utara yang sekarang kebetulan adalah masing-masing menjadi Ketua Partai Demokrat di daerahnya. Apa boleh buat, suka atau tidak suka mereka dipastikan akan melakukan segala sesuatu untuk dan demi memenangkan pasangan Amri - RE. Sudah pasti segala macam bentuk dukungan akan mereka lakukan agar pasangan ini cemerlang memenangkan pemilihan dalam satu putaran. Untuk apa dua putaran sebab memang bisa dimenangkan dalam satu putaran (ronde) saja ? Pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan dua putaran, sudah pasti membutuhkan lebih banyak daya dan dana.
Hal-hal itulah barangkali yang menjadi dasar pemikiran berbagai kalangan di Sumatera Utara, mengapa umumnya memprediksi pasangan Amri - RE bakal memimpin daerah ini lima tahun kedepan.
Siantar, 15 Januari 2013