HUMBAHAS- Perusahaan industri bubur kertas (pulp) PT Toba Pulp Lestari (TPL), selain menjadi fenomena rusaknya lingkungan hidup dan sarana infrstruktur, juga menjadi penyebab rusaknya tatanan kehidupan sosial masyarakat adat di Bonapasogit yang dimulai dari sengketa tanah, khususnya tanah adat. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Bonapasogit (FMPB) Turman Simanjuntak, Kamis (26/7) saat dihubungi METRO melalui ponselnya.“TPL tidak hanya merusak lingkungan akibat penebangan dan pembuangan limbah yang menimbulkan berbagai penyakit untuk manusia. Termasuk juga untuk tanaman hutan maupun pertanian masyarakat. Tidak hanya sampai disitu, keberadaan TPL juga menyebabkan perselisihan di kalangan masyarakat Batak akibat ada yang pro dan kontra khususnya soal tanah adat,” ujar Turman. Turman mencontohkan, sengketa tanah adat di Kecamatan Pollung, Kebupaten Humbang Hasundutan dengan pihak PT Toba Pulp Lestari. ”Kita sudah lihat perjuangan masyarakat Kecamatan Pollung untuk mempertahankan tanah adat mereka yang masuk ke area hutan tanaman industri TPL. Tapi sebagian masyarakat di Kecamatan Pollung yang memiliki kepentingan atau sudah menerima sesuatu dari pihak TPL malah pro TPL. Sehingga, masyarakat yang dahulunya bersaudara menjadi musuh bebuyutan,” bebernya.
Turman secara tegas mengatakan menolak kehadiran TPL. Bahkan, dia secara terang-terangan mengajak seluruh elemen mahasiswa, aktifis lingkungan hidup, Aliansi Masyarakat Peduli Tano Batak (AMPTB), Komunitas Save Lake Toba, Komunitas Toba Lovers, Forum Masyarakat Peduli Bonapasogit, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak serta LSM yang benar-benar tidak berharap kehadiran TPL, di daerah itu. Bahkan, organisasi ini berharap agar secara bersama-sama “mengusir” TPL dari tanah Batak. “Jika seluruh elemen masyarakat Batak di Bonapasogit dan perantauan sepakat untuk “mengusir” TPL dari tanah Batak, maka kita dari FMPB yang beranggotakan 12 ribu lebih di seluruh penjuru nusantara siap membubuhkan tandatangan dukungan. Bila perlu turun ke pabrik bubur kertas itu,” tegasnya.
Disisi lain, Turman juga meminta, agar kepala daerah yang ada di kawasan Bonapasogit tidak kesempatan untuk mengambil keuntungan dari TPL. ”Banyak pihak yang punya peluang untuk mendapat keuntungan besar dari PT TPL. Seperti pengusaha-pengusaha mitra TPL, kepala daerah, oknum politisi, aparat penegak hukum dan bahkan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi bentukan yang pro TPL,” paparnya. Terakhir, Turman mengatakan, dia sangat menyesalkan pemerintah menyetujui berdirinya perusahaan bubur kertas tersebut di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. ”Bukan hanya persetujuan dari pemerintah yang kita sesalkan. Tapi juga tokoh-tokoh masyarakat Batak yang menyetujui kehadiran perusahaan itu,” pungkasnya. Terkait pernyataan Ketua Umum FMPB tersebut, salah satu Direktur PT TPL Ir Juanda Panjaitan saat dihubungi melalui ponselnya tidak aktif. (hsl/des)