Lagi guru honorer dicederai oleh pihak Dinas Pendidikan Labuhan Batu Selatan di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Drs. Naga Parlaungan, M.Pd dengan baru-baru ini Guru Honorer Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima upah Rp 500 ribu yang diperoleh dari hasil kerja (mengajar) selama setengah tahun (6 bulan). Menurut beberapa sumber (guru honorer) yang tidak ingin disebutkan namanya mereka telah menanyakan ini kepada pihak kepala sekolah masing-masing namun kepala sekolah menjelaskan bahwa potongan-potongan tersebut atas kebijakan dari Dinas Pendidikan Labuhan Batu Selatan.
"Selama ini tidak ada pernah pemotongan hingga 30 % dari gaji kami yang biasanya kami peroleh lebih dari Rp 500 selama 6 bulan padahal kami kerja lebih rajin daripada guru-guru PNS, mereka kebanyakan nyuruh dan tidak hadir, tega sekali mereka, sambil menitikkan air mata" ungkap para guru honorer yang tidak berdaya dan sudah lebih dari 7 tahun mengajar sebagai guru honorer dan tidak mendapat kejalasan apapun dari status mereka oleh pemerintah setempat sebagai Pegawai Negeri Sipili (PNS) terutama Guru (Pengajar) yang memang sangat dibutuhkan di Labusel.
Berdasarkan informasi yang diperoleh memang sejak kepemimpinan Kepala Dinas yang baru banyak kejanggalan yang terjadi pada sistem pendidikan yang ada di Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Pemerintah Pusat dan Sumatera Utara harus lebih tegas dan konsentrasi terhadap kabupaten yang baru dimekarkan ini (Labuhan Batu Selatan).
Banyaknya aksi-aksi dan protes berbentuk demonstrasi ke Pemerintah Kabupaten Labuhan Selatan akibat rasa tidak puas masyarakat , kebanyakan aksi-aksi tersebut karena ketidakpuasan dan banyaknya permintaan uang oleh aparat Pemerintah Labuhan Batu Selatan terhadap segala urusan masyarakat, baik yang hendak menjadi PNS, maupun urusan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan Pemerintah setempat.
Oleh masyarakat Labusel yang disampaikan kepada berbagai media agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kementrian Pendidikan, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen terahadap birokrasi seperti Indonesian Corupption Watch (ICW) lebih sering turun terhadap daerah-daerah pemekeran baru seperti Kabupaten Labuhan Batu Selatan karena sangat rentan terhadap permainan uang didalam pelaksanaan kepemimpinan daerah dan birokrasi.
"Selama ini tidak ada pernah pemotongan hingga 30 % dari gaji kami yang biasanya kami peroleh lebih dari Rp 500 selama 6 bulan padahal kami kerja lebih rajin daripada guru-guru PNS, mereka kebanyakan nyuruh dan tidak hadir, tega sekali mereka, sambil menitikkan air mata" ungkap para guru honorer yang tidak berdaya dan sudah lebih dari 7 tahun mengajar sebagai guru honorer dan tidak mendapat kejalasan apapun dari status mereka oleh pemerintah setempat sebagai Pegawai Negeri Sipili (PNS) terutama Guru (Pengajar) yang memang sangat dibutuhkan di Labusel.
Berdasarkan informasi yang diperoleh memang sejak kepemimpinan Kepala Dinas yang baru banyak kejanggalan yang terjadi pada sistem pendidikan yang ada di Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Pemerintah Pusat dan Sumatera Utara harus lebih tegas dan konsentrasi terhadap kabupaten yang baru dimekarkan ini (Labuhan Batu Selatan).
Banyaknya aksi-aksi dan protes berbentuk demonstrasi ke Pemerintah Kabupaten Labuhan Selatan akibat rasa tidak puas masyarakat , kebanyakan aksi-aksi tersebut karena ketidakpuasan dan banyaknya permintaan uang oleh aparat Pemerintah Labuhan Batu Selatan terhadap segala urusan masyarakat, baik yang hendak menjadi PNS, maupun urusan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan Pemerintah setempat.
Oleh masyarakat Labusel yang disampaikan kepada berbagai media agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kementrian Pendidikan, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen terahadap birokrasi seperti Indonesian Corupption Watch (ICW) lebih sering turun terhadap daerah-daerah pemekeran baru seperti Kabupaten Labuhan Batu Selatan karena sangat rentan terhadap permainan uang didalam pelaksanaan kepemimpinan daerah dan birokrasi.