Medan, 13/7 (ANTARA) – Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Sumatera Utara mengharapkan Dewan Perwakilan Daerah memperjuangkan nasionalisasi atau pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium menjadi milik negara.
Dalam pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut
Parlindungan Purba di Medan, Senin, Koordinator Forum Peduli Masyarakat Sumut (Formapsu) Awaluddin Matondang
mengatakan, nasionalisasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mutlak harus dilakukan untuk kebaikan Indonesia.
Parlindungan Purba di Medan, Senin, Koordinator Forum Peduli Masyarakat Sumut (Formapsu) Awaluddin Matondang
mengatakan, nasionalisasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mutlak harus dilakukan untuk kebaikan Indonesia.
“Mengenai siapa yang akan mengelolanya itu urusan pemerintah, yang penting ambil alih dulu,” katanya.
Selama ini, kata dia, keberadaan PT Inalum hampir tidak memberikan manfaat sama sekali bagi Indonesia, apalagi kepada kabupaten/kota di Sumut.
Sejak beroperasi tahun 1983, PT Inalum selalu mengaku mengalami kerugian sehingga Indonesia sebagai salah satu pemegang saham tidak pernah mendapatkan deviden atau keuntungan.
Malah, kata dia, Indonesia justru semakin merugi karena harus memberikan suntikan dana melalui APBN.
Berdasarkan informasi yang pihaknya dapatkan, PT Inalum telah mengalami kerugian sebesar 693 juta dolar AS selama 20 tahun sejak 1984.
Masyarakat Sumut juga mengalami kerugian secara langsung karena keberadaan pembangkit listrik yang mampu menghasilkan daya hingga 603 MegaWatt sepenuhnya dikuasai PT Inalum, sehingga masyarakat sama sekali tidak dapat menikmati pasokan listrik dalam jumlah besar itu.
“Jadi, selain ‘annual fee’ yang tidak seberapa, PT Inalum tidak ada manfaatnya sama sekali,” kata Awaluddin yang juga Ketua LSM Peduli Bangsa.
Sekretaris Formapsu Herdensi Adnin menambahkan, pernyataan merugi yang disampaikan PT Inalum dinilai terlalu mengada-ada dan terkesan ingin membodohi bangsa Indonesia.
Selaku perusahaan yang berorientasi bisnis dan mencari keuntungan, tidak mungkin PT Inalum masih melanjutkan produksinya jika terus mengalami kerugian, katanya.
Uniknya lagi, konsorsium perusahaan Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium Co yang mengelola PT Inalum justru ingin melanjutkan kontrak yang akan berakhir tahun 2013.
“Keinginan konsorsium untuk terus mengelola perusahaan yang berlokasi di kawasan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara itu semakin menguatkan bukti jika PT Inalum tidak pernah mengalami kerugian atau bahkan untung besar,” katanya.
Karena itu, pimpinan sejumlah ormas dan LSM yang tergabung dalam Formapsu meminta anggota DPD asal Sumut memperjuangkan nasionalisasi PT Inalum.
Selain, Formapsu juga meminta pemerintah mengaudit secara komprehensif seluruh aset PT Inalum sebelum masa kontraknya berakhir tahun 2013.
“Intinya, ambil alih PT Inalum untuk kemaslahantan bangsa,” kata Herdensi.
Anggota DPD Parlindungan Purba mengatakan, pihaknya akan membawa aspirasi ormas dan LSM di Sumut itu ke dalam sidang paripurna DPD RI.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu,” katanya.
Selain LSM Peduli Bangsa dan LSM Central Demokrasi Rakyat, terdapat sejumlah ormas dan LSM lain yang hadir dalam pertemuan itu seperti Forum Masyarakat Peduli Bona Pasogit, Jamaah Batak Muslim Indonesia, Lembaga Penyuluh Pertanian dan Perikanan Toba Indah, Himas Masyarakat Asahan dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (Gamki) Sumut. ***2***
(T.I023/B/R014/R014)