Ini Alasan Aktivis Idolakan Jokowi, Ahok dan Ara Jadi Pemimpin

Keterangan Photo : Ahok dan Ara (Sumber : FP Teman Ara)

FMPBSumut - Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal “Ahok” dan Maruarar Sirait akrab disapa “Ara” tak dipungkiri lagi memiliki hubungan dekat bahkan seperti kakak beradik. Tidak itu saja, kedua tokoh tersebut juga memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden ketujuh Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) hingga sekarang.

Kedekatan Jokowi dengan Ahok, karena Ahok pernah menjadi wakil Jokowi sebagai gubernur ketika memimpin DKI. Sedangkan Ara, diketahui publik sebagai sosok yang selalu mendampingi Jokowi bahkan berani pasang badan sejak suksesi Pilkada DKI hingga Pilpres Tahun 2014 yang lalu.

“Yah, ketiganya seperti ksatria yang hendak menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Tapi, sebenarnya ketiganya disukai karena mampu merebut hati atau kepercayaan rakyat dengan kredibilitas dan kapabilitas yang dimiliki mereka,” ujar Ivan Roy Hutapea, Minggu (27/9) di Medan.

Ivan aktivis Relawan Mari Dukung Maruarar Gubernur Sumut (Maduma Gubsu), menambahkan, dengan latar belakang bersih dari kasus korupsi adalah nilai penting yang menjadi dasar mengidolakan ketiganya menjadi pemimpin.

Siantar Keadaan Kritis

MOGOK KERJA- Paramedis masih tetap melakukan aksi mogok kerja. Mereka berkumpul di kantin Forensik RSUD. (Dhev Bakkara)

METROSIANTAR.com, SIANTAR – Berbagai persoalan kini sedang ‘meng-hantam’ Siantar. Tengah terjadi gejolak sosial dari sejumlah kalangan yang merupakan puncak kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan. Atas kondisi ini, pemerhati anggaran dan kebijakan pemerintah menilai Siantar dalam masa kritis.

“Terjadi unjukrasa paramedis RSUD Djasamen Saragih, aksi penolakan anggota DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota terhadap APBD 2014 dan LKPj Ahir Masa Jabatan (AMJ). Ini merupakan indikasi kegagalan Pemko dalam bekerja,” ujar pemerhati anggaran dan kebijakan pemerintah Oktavianus Rumahorbo, Selasa (5/51).

Menteri LHK dan Kepala BNPB Serahkan 103 Rumah kepada Korban Erupsi Sinabung

SAMBUT: Pandam I/BB didampingi Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH menyambut Ketua BNPB dan Menteri Lingkungan Hidup RI, Sitinurbaya Bakar, Selasa (5/5) saat tiba di Siosar.

Dikerjakan Melalui Karya Bhakti TNI

Siosar (SIB)- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar bersama Kepala BNPB Syamsul Maarif, Selasa (5/5) menyerahkan 103 unit rumah kepada masyarakat Desa Bakerah di hutan Siosar, Kecamatan Merek.

Hadir anggota Komisi VIII DPR, Syamsul Daulay, anggota DPD Parlindungan Purba, Pangdam I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi, Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Danrem 023/KS Kol Inf Fachri, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Toni Togatorop, Dandim 0205/TK, Letkol Inf Asep Sukarna, Kapolres Karo AKBP Victor T Tambunan, Kajari Kabanjahe, I Gde Wirajana, SH, MH, Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti dan undangan lainnya.

Sumut Dapat Dana Desa Rp 1,461 Triliun

Bapemas Pimdes Tak Tahu Penyalurannya

MedanBisnis - Medan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pimdes) Provinsi Sumut belum mengetahui persis apakah seluruh desa yang ada di Sumut sudah menerima dana tersebut. Soalnya, satu syarat utama harus ada peraturan kepala daerah berbentuk Perbup atau Perwal. Peraturan itu memuat tata cara pembagian dana ke desa-desa.

"Diperkirakan per desa mendapat alokasi Rp280 juta hingga Rp800 juta. Perbedaan ini tergantung indikator desa seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kemiskinan dan geografis," sebut Drs Amran Utheh MAP, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pimdes) Provinsi Sumut, di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (5/5) siang.

Tak Ada Menteri Bermarga, Orang Batak Tetap Solid Dukung Jokowi

Tarutung (30/10)- Pasca pengumuman Kabinet yang disusun oleh Presiden Jokowi Widodo, tak disebutkannya seorangpun yang memiliki marga dari Suku Batak yang terdiri dari lima puak, menjadi topik perbincangan hangat di media-media,  demikian halnya pada masyarakat Sumatera Utara khususnya suku Batak. Kuatnya dukungan masyarakat yang mendiami Sumut khususnya suku Batak sehingga di Sumut Jokowi-JK unggul 54,25 % diantaranya merupakan sumbangsih daerah asal suku Batak seperti Kabupaten Samosir, Tobasa, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan yang mencapai rata-rata 90 % dan Kabupaten Samosir menjadi daerah dengan persentase pemilih pasangan Jokowi-JK tertinggi di seluruh kabupaten di Indonesia pada Pilpres yang lalu mengungguli wilayah lainnya di Indonesia dengan perolehan 94,07 %. 

Namun, pasca diumumkannya nama-nama menteri yang ada pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi tak satupun orang Batak, selain menjadi sejarah baru bagi Pemerintahan Indonesia juga menjadi pembahasan hangat dikalangan pendukung Jokowi asal Sumatera Utara. Nama-nama suku Batak yang sempat santer disebut-sebut baik oleh media-media maupun yang beredar di masyarakat sebagai calon menteri era Jokowi Presiden, seperti Luhut Binsar Panjaitan, Maurar Sirait, Trimedia Panjaitan, Efendi Simbolon, Martin Manurung dan lain-lain, kenyataannya tak satupun nama itu ada pada susunan kabinet Jokowi-JK.

Jokowi dan Tapanuli

Presiden terpilih Jokowi, populer sekali di Tapanuli. Setidaknya di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir serta Toba Samosir. Waktu pemilu presiden tempo hari misalnya, pasangan Jokowi - JK mendapatkan suara lebih 90 persen dari jumlah pemilih di empat daerah otonomi itu, jauh melampaui perolehan suara yang didapatkan pasangan Prabowo - Hatta. Khususnya di Kabupaten Samosir yang disebut-sebut sebagai asal leluhur Orang Batak, pasangan Jokowi - JK malah meraup 94, 46 persen. Di kampungnya sendiri, Solo, Jokowi - JK tidak mendapatkan suara sebanyak itu.

Kalau dicermati lebih jauh lagi, tak terlalu keliru jika disebut Jokowi memang sangat populer bahkan fenomenal di tengah-tengah orang Batak, termasuk bagi Orang Nias. Pada pemilu lalu, pasangan Jokowi menang mutlak di daerah-daerah yang warganya didominasi oleh Orang-orang Batak. Di Dairi, Jokowi - JK meraih suara 83, 22 persen. Di Karo 84, 95 persen, di Kota Pematangsiantar 78, 87 persen, di Simalungun 65, 69 persen, di Tapanuli Tengah 71, 92 persen. Sedang di Kabupaten Nias 89, 25 persen, Nias Selatan 86, 80 persen, Nias Utara 86, 15 persen, Nias Barat 83, 96 persen, serta Kota Gunung Sitoli 83, 50 persen.